- Presiden Prabowo memberi nilai 6 dari 10 untuk kinerja pemerintahannya dalam lima bulan pertama.
- Nilai tersebut mencerminkan kesadaran bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas.
- Prabowo menyebut nilai itu sebagai bentuk kejujuran dan dorongan untuk bekerja lebih cepat demi menuntaskan janji-janji politik.
- Pengamat politik Unsoed, Ahmad Sabiq, menilai penilaian ini menunjukkan refleksi dan pemahaman terhadap ekspektasi publik.
- Publik menantikan langkah nyata dan percepatan implementasi program pemerintah yang dijanjikan dalam kampanye.
- Evaluasi besar-besaran atau reshuffle kabinet masih terlalu dini disimpulkan menurut pengamat.
- Presiden menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai bagian dari demokrasi.
- Prabowo menolak segala bentuk kekerasan dari aparat dalam penanganan demonstrasi dan menegaskan pentingnya proses hukum.
- Ia meminta publik objektif menilai demonstrasi, karena ada indikasi sebagian aksi digerakkan oleh bayaran.
- Presiden menyampaikan kekhawatiran terhadap intervensi asing, termasuk lewat pendanaan LSM oleh pihak luar seperti USAID.
- Prabowo menegaskan pentingnya menjaga demonstrasi tetap damai dan tidak memicu kerusuhan seperti pembakaran ban.
BADAKPOS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahannya yang sudah berjalan hampir enam bulan. Dalam pertemuan bersama tujuh pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (6/4), Prabowo secara terbuka menyebut dirinya memberi nilai 6 dari 10.
“Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya dalam lima bulan, terus terang saja saya bangga sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6,” ujar Prabowo sembari berkelakar bahwa nilai itu “sudah lolos angka minimal”.
Presiden menyebut nilai tersebut sebagai bentuk pengakuan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan ia ingin bekerja lebih cepat dalam menuntaskan berbagai target yang telah dijanjikan kepada publik.
Pernyataan ini langsung mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sabiq, menilai bahwa nilai tersebut mencerminkan kesadaran Presiden akan ekspektasi publik dan beban janji kampanye yang belum seluruhnya terasa manfaatnya di masyarakat.
“Nilai 6 dari 10 bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa masa awal pemerintahannya belum sepenuhnya memuaskan, baik di mata publik maupun menurut penilaian internal,” ujar Sabiq, saat dihubungi Suara.com pada Selasa (8/4).
advertisement
Menurut Sabiq, pengakuan Presiden ini bisa menjadi pintu masuk untuk refleksi yang lebih dalam terhadap kinerja pemerintahan. Ia menambahkan, penilaian ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo menyadari belum semua program berjalan maksimal, dan publik menantikan langkah nyata untuk mempercepat realisasi janji-janji politiknya.
Namun, ketika ditanya apakah pernyataan Prabowo akan berujung pada evaluasi besar-besaran atau bahkan reshuffle kabinet, Sabiq menilai hal itu masih terlalu dini untuk disimpulkan.
“Itu sangat tergantung pada tindak lanjut dari evaluasi atau otokritik itu sendiri. Jika tidak ada langkah korektif yang substansial dalam tata kelola pemerintahannya, maka bisa dianggap hanya sebagai retorika politik atau omon-omon belaka,” ujarnya.
Sikap Terhadap Demonstrasi dan Kecurigaan Terhadap Asing
Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media, Presiden Prabowo juga menyoroti maraknya aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa saja,” tegas Prabowo.
Meski demikian, ia juga menyatakan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan dari aparat keamanan saat menangani aksi demonstrasi harus diinvestigasi dan diproses secara hukum.
Namun di sisi lain, Prabowo meminta publik untuk bersikap objektif dalam menilai demonstrasi yang berlangsung. Ia menyebut ada kemungkinan sebagian aksi bukan merupakan gerakan murni dari masyarakat, melainkan aksi bayaran.
“Coba perhatikan secara objektif ya jujur, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong,” ujar Prabowo. Ia pun mencontohkan beberapa isu demonstrasi yang dianggap kurang proporsional, seperti aksi menolak efisiensi anggaran atau dugaan pengurangan dana pendidikan.
Prabowo juga menyuarakan kewaspadaannya terhadap intervensi asing dalam gerakan masyarakat sipil. Ia menyinggung adanya organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai pihak luar, seperti USAID dari Amerika Serikat, yang menurutnya kerap memiliki kepentingan tertentu.
“Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it’s public knowledge,” ungkap Prabowo.
Ia menegaskan bahwa meski pemerintah menghormati hak untuk menyampaikan pendapat, namun jika aksi-aksi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan, maka hal itu bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” pungkas Presiden. ***
Tinggalkan Balasan