Ringkasan Berita
- Presiden Prabowo Subianto memberikan nilai 6 dari 10 atas kinerja pemerintahannya selama hampir enam bulan, sebagai bentuk pengakuan bahwa masih banyak target yang harus diselesaikan.
- Pengamat politik menilai pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran Presiden akan ekspektasi publik yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlunya langkah korektif yang substansial.
- Presiden menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak demokrasi yang dijamin konstitusi, namun ia juga mewaspadai adanya kemungkinan aksi bayaran dan intervensi asing di balik gerakan masyarakat sipil.
Ringkasan di Generate oleh MEOWCONNECT, BADAKPOS.com Artificial Intelligence
Namun, ketika ditanya apakah pernyataan Prabowo akan berujung pada evaluasi besar-besaran atau bahkan reshuffle kabinet, Sabiq menilai hal itu masih terlalu dini untuk disimpulkan.
“Itu sangat tergantung pada tindak lanjut dari evaluasi atau otokritik itu sendiri. Jika tidak ada langkah korektif yang substansial dalam tata kelola pemerintahannya, maka bisa dianggap hanya sebagai retorika politik atau omon-omon belaka,” ujarnya.
Sikap Terhadap Demonstrasi dan Kecurigaan Terhadap Asing
Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media, Presiden Prabowo juga menyoroti maraknya aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa saja,” tegas Prabowo.
Meski demikian, ia juga menyatakan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan dari aparat keamanan saat menangani aksi demonstrasi harus diinvestigasi dan diproses secara hukum.
advertisement
Namun di sisi lain, Prabowo meminta publik untuk bersikap objektif dalam menilai demonstrasi yang berlangsung. Ia menyebut ada kemungkinan sebagian aksi bukan merupakan gerakan murni dari masyarakat, melainkan aksi bayaran.
Tinggalkan Balasan