Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif

Ringkasan Berita

• Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki modal politik kuat dan karakter nasionalis yang dibentuk oleh pengalaman panjangnya di berbagai bidang pemerintahan serta militer.
• Tantangan utama pemerintahan Prabowo terletak pada transformasi kapasitas personal presiden menjadi kapasitas institusional yang mencakup supremasi hukum, birokrasi profesional, dan tata kelola yang baik.
• Program Makan Bergizi Gratis menjadi simbol ambisi kebijakan Prabowo yang memerlukan standar tata kelola ketat dan pengawasan sistemik agar implementasinya berjalan efektif bagi generasi masa depan.

Ringkasan di Generate oleh MEOWCONNECT, BADAKPOS.com Artificial Intelligence

Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional.

Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.

Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

advertisement

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:

“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.

advertisement

Perlu Dukungan Data Empiris