Tampilkan Ringkasan Artikel

Ringkasan Berita

  • Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki modal politik kuat dan karakter nasionalis yang dibentuk oleh pengalaman panjangnya di berbagai bidang pemerintahan serta militer.
  • Tantangan utama pemerintahan Prabowo terletak pada transformasi kapasitas personal presiden menjadi kapasitas institusional yang mencakup supremasi hukum, birokrasi profesional, dan tata kelola yang baik.
  • Program Makan Bergizi Gratis menjadi simbol ambisi kebijakan Prabowo yang memerlukan standar tata kelola ketat dan pengawasan sistemik agar implementasinya berjalan efektif bagi generasi masa depan.
AI Icon Ringkasan di Generate oleh MEOWCONNECT, BADAKPOS.com Artificial Intelligence
Baca Juga:  Menghabiskan Jatah Gagal Jadi Petugas Haji : Antara Mengevaluasi Diri, Mencurigai Sistem & Memberikan Masukan kepada Penyelenggara.

Politik akomodasi

Prabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.

Baca Juga:  Satpam Dapur SPPG Ciputat Ditangkap Usai Curi Ribuan Wadah Makan Siang Gratis untuk Beli Narkoba
advertisement Iklan Artikel 1
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.

Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan Eksekusi

advertisement Iklan Artikel 2

Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.