Tampilkan Ringkasan Artikel

Ringkasan Berita

  • Presiden Prabowo Subianto memberikan nilai 6 dari 10 atas kinerja pemerintahannya selama hampir enam bulan, sebagai bentuk pengakuan bahwa masih banyak target yang harus diselesaikan.
  • Pengamat politik menilai pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran Presiden akan ekspektasi publik yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlunya langkah korektif yang substansial.
  • Presiden menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak demokrasi yang dijamin konstitusi, namun ia juga mewaspadai adanya kemungkinan aksi bayaran dan intervensi asing di balik gerakan masyarakat sipil.
AI Icon Ringkasan di Generate oleh MEOWCONNECT, BADAKPOS.com Artificial Intelligence
Baca Juga:  Hara Nirankara Didatangi Dua Orang Tak Dikenal Usai Tulis Esai Konspiratif tentang Presiden

“Coba perhatikan secara objektif ya jujur, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong,” ujar Prabowo. Ia pun mencontohkan beberapa isu demonstrasi yang dianggap kurang proporsional, seperti aksi menolak efisiensi anggaran atau dugaan pengurangan dana pendidikan.

Prabowo juga menyuarakan kewaspadaannya terhadap intervensi asing dalam gerakan masyarakat sipil. Ia menyinggung adanya organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai pihak luar, seperti USAID dari Amerika Serikat, yang menurutnya kerap memiliki kepentingan tertentu.

“Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it’s public knowledge,” ungkap Prabowo.

Baca Juga:  Prabowo Apresiasi BULOG Serap Gabah Saat Panen Raya, Gubernur Dedi: Ini Sejarah Pertanian Jawa Barat
advertisement Iklan Artikel 1
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menegaskan bahwa meski pemerintah menghormati hak untuk menyampaikan pendapat, namun jika aksi-aksi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan, maka hal itu bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” pungkas Presiden. ***

advertisement Iklan Artikel 2