Tampilkan Ringkasan Artikel

Ringkasan Berita

  • DPW GEMA MA Banten mengapresiasi langkah Gubernur Banten dalam mendamaikan konflik dan mengembalikan posisi Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga.
  • Ketua GEMA MA, Irwandi Suherman, mengkritik keterlambatan penanganan konflik tersebut dan mendesak pemerintah daerah untuk lebih sigap mengantisipasi masalah serupa.
  • Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi pemogokan siswa dan memberikan sanksi tegas sebagai efek jera.
AI Icon Ringkasan di Generate oleh MEOWCONNECT, BADAKPOS.com Artificial Intelligence

BADAKPOS.COM, PANDEGLANG – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPW GEMA MA) Provinsi Banten, Irwandi Suherman, mengapresiasi langkah Gubernur Banten Andra Soni yang telah mendamaikan konflik dan mengembalikan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini, ke posisinya.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Irwandi menilai langkah yang diambil oleh Gubernur Andra Soni datang terlambat. Menurutnya, konflik yang berujung pada pemogokan massal itu seharusnya dapat diantisipasi dan diselesaikan lebih cepat oleh pemerintah daerah sebelum viral.

Baca Juga:  Kukuhkan Pokja Jaga Desa se-Banten, Lesman Bangun Tekankan Pentingnya Pengawasan Publikasi Desa yang Transparan

“Kami dari GEMA MA tentu mengapresiasi upaya pak Gubernur untuk mendamaikan dan mengembalikan Ibu Dini sebagai Kepala Sekolah. Ini adalah langkah tepat untuk menstabilkan situasi di sekolah,” ujar Irwandi Suherman dalam pernyataan resminya, Kamis (16/10/2025).

advertisement Iklan Artikel 1
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Irwandi menekankan bahwa momentum ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Ia mendesak Gubernur untuk mengambil langkah-langkah lanjutan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.“Langkah pak Gubernur kami nilai sudah tepat walaupun agak telat. Untuk itu, kami merekomendasikan agar beliau segera memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mengusut tuntas dalang dari aksi mogok massal tersebut. Harus ada transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Baca Juga:  Ketum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Himbau Kepada Pengurus dan Anggota Ikut PKPA Atau Pendidikan Mediator

Irwandi juga menambahkan bahwa pihak yang terbukti melakukan kesalahan dan memanipulasi situasi harus diberikan sanksi yang tegas dan berat. Pemberian sanksi, menurutnya, akan menjadi efek jera dan penegasan bahwa dunia pendidikan bukan tempat untuk kepentingan politik atau aksi-aksi yang tidak terpuji.

advertisement Iklan Artikel 2

“Pemberian sanksi kepada ananda ILP adalah langkah yang baik. Namun, ini harus diikuti dengan penyelidikan lebih mendalam untuk mengungkap akar masalah dan dalang sebenarnya di balik kekacauan ini. Mari kita jadikan ini pelajaran untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Banten,” pungkas Irwandi.